Fit and Proper test Calon Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Tahun 2018 Gelombang II

Pengadilan Negeri Kelas II membutuhkan Calon-calon Wakil Ketua yang berkompeten untuk diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.

Pemanggilan Peserta Untuk Mengikuti Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan / Fit and Profer Tes Bagi Calon Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Tahun 2018 Gelombang Pertama.

Jadwal :

• Hari : Selasa s/d Sabtu
• Tanggal : 2 s/d 6 Oktober  2018
• Tempat : Atria Hotel & Conference, Jl.Letjen S.Parman No.87-89 Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Telp.0341-40999

Materi yang di Uji :

1. Visi, Misi dan Wawasan Integritas
2. Kemampuan Teknis Hukum
3. Administrasi dan Layanan Peradilan
4. Managerial / Kepemimpinan
5. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim PPH)

Lampiran Nama-Nama Peserta [ Download ] [ LIHAT ]

Penyambutan Tamu di Badan Peradilan Umum

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 262/DJU/KP03/3/2018 Tanggal 16 Maret 2018, bahwa untuk Penyambutan Tamu Dinas / Perjalanan Dinas ada beberapa Hal yang perlu diperhatikan :

1. Tidak Melakukan secara berlebihan. Artinya tidak perlu ada acara khusus, menyediakan Hotel/Penginapan dan oleh-oleh yang berlebihan
2. Tidak perlu ada patungan/teken less untuk membiayai perjalanan mereka, karena sudah dibiayai berdasarkan DIPA menyesuaikan Standar Biaya Umum (SBU)
3. Tidak boleh memasang Spanduk/Foto tamu yang akan disambut.

Hal itu berlaku untuk kunjungan kedinasan, apalagi yang sifatnya pribadi atau diluar kedinasan. Jika melanggar, bisa dikenakan sangsi kode etik.

Dan berlaku juga untuk tamu tersebut, jangan memaksakan untuk disambut secara berlebihan, berharap besar agar biaya hotel/penginapan dan akomodasi lainnya dipersiapkan.

Lampiran : Surat Edaran

.

KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH 2 HAKIM AGUNG

Ketua Mahkamah Agung melantik dan mengambil sumpah 2  orang Hakim Agung pada hari Rabu, 15 Agustus 2018 pukul 11.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 132/P Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018.

Kedua Hakim Agung tersebut adalah :

• Dr. Drs. H. Abdul Manaf, MH. sebagai Hakim Agung pada Kamar Agama
• Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH. sebagai Hakim Agung pada Kamar Perdata.

Dua nama Hakim Agung ini sebelumnya diajukan oleh Komisi Yudisial ke Komisi III DPR RI untuk mengikuti fit and proper test. Selanjutnya setelah mengikuti fit and proper test, melalui surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: 7/DPRRI/V/2017-2018 tanggal 26 Juli 2018 DPR memutuskan Abdul Manaf lolos sebagai Hakim Agung pada Kamar Agama dan Pri Pambudi Teguh lolos pada Kamar Perdata.

Kedua Hakim Agung yang baru dilantik merupakan dari jalur Hakim Karir yaitu, Abdul Manaf sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sedangkan Pri Pambudi sebelumnya menjabat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang.

Upacara Ulang Tahun Mahkamah Agung dilaksanakan pada Hari Minggu

Upacara Ulang Tahun Mahkamah Agung Tahun 2018 kali ini dilaksanakan tepat hari minggu berhubung tanggal 19 Agustus 2018 jatuh pada hari minggu. Sungguh ironis, begitu banyak pendapat kalangan Warga Peradilan, mengapa tidak diundur kehari senin, mengapa dipaksakan pada hari minggu. Pimpinan Mahkamah Agung dalam hal pengambil kebijakan ini kurang memiliki kebijakan berbasis empati, karena sudah jelas hari minggu adalah hari libur nasional dan hari ibadah umat Nasrani. Padahal hanya upacara saja yang dalam hitungan belasan menit saja.

Bolehlah yang dekat kantor dengan Rumahnya bisa sempat beribadah, tidak sedikit yang memakan waktu dari rumah ke kantor masing-masing. Jika masalah mengganggu jam kerja, jauh-jauh hari sudah bisa diundur untuk jadwal sidang.

Mengapa harus dipaksakan hari minggu? Jika ditanya mungkin 100% warga Peradilan pasti setuju diundur ke hari senin. Bijaklah dalam mengambil kebijakan ucap salah seorang warga peradilan dan berharap kedepannya agar bisa lebih banyak pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

MA Luluskan 5 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap X Tahun 2018

Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap X Tahun 2018. Yang di nyatakan lulus pada tahap akhir seleksi Profile Assessment dan Wawancara, Mahkamah Agung RI meluluskan sebanyak 5 (lima) Calon Hakim Ad Hoc Tipikor dengan rincian sebagai berikut : 

• 3 (tiga) Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tngkat Banding dan 

1. Elik Murtopo, SH.MH dari PT Tanjung Karang
2. Dr.Andreas EnoTirta Kusuma, SH.MH dari PT Jakarta
3. Muhammad Djundan, SH..Mh dari PT Surabaya

• 2 (dua) Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tingkat Pertama.

1. Pultoni, SH.MH dari PT Semarang
2. Dr.H.Agus Kasiyanto, SH.MH, CLA, CPL, CTL, CRA, CPHR dari PT Surabaya.

Lampiran.

Apakah Itu Hakim?

Jika kita perhatian pengertian hakim dalam laman Wikipedia adalah sebagai berikut :

Hakim (Inggris: Judge;Belanda: Rechter) adalah pejabat yang memimpin persidangan. 

Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab حكم (hakima) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut.

Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.

Di Indonesia sendiri Lembaga yang dinaungi oleh Hakim ialah Mahkamah Agung dan 4 Peradilan dibawahnya. Mereka sendiri terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu :

1. Hakim Agung pada Mahkamah Agung
2. Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi dan
3. Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama

dan pada tingkat pertama, para Hakim ini menjalani karirnya di 4 Badan Peradilan, yaitu :

1. Badan Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri
2. Badan Peradilan Agama
3. Badan Peradilan Tata Usaha Negara
4. Badan Peradilan Militer

Artikel lainnya :

• TPM Hakim
• TPM Kepaniteraan
• TPM Kesekretariatan

.